Pesawaran – (radar autama.com)
DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar Audensi dengan perwakilan Guru Honor sekabupaten Pesawaran di dampingi kuasa Hukum Dr (can) Nurul Hidayah, terkait membahas insentif guru honorer yang tertunda pembayarannya hingga lima bulan, yang dilaksanakan di ruang rapat kerja ketua DPRD Pesawaran, Rabu (8/1/2025)
Kegiatan Audensi di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran, Rico Julian, di dampingi wakil ketua satu DPRD Pesawaran,
M Nasir, dan ketua Komisi empat DPRD Pesawaran Aldi, yang agendanya adalah diskusi dan mendengarkan keluhan perwakilan Guru Honor karena belum terbayarkannya insentif selama empat bulan.
Pada Sambutannya, Ketua DPRD Pesawaran Riko Zulian, memberikan apresiasi dan suport kepada para guru honor yang masih berdilema karena Hak insentifnya yang hingga kini belum terbayarkan, dan karena DPRD Pesawaran merupakan tempat aspirasi masyarakat dan sudah pasti AKAN memperjuangkan Hak para Guru Honor.
Sedangkan wakil ketua satu DPRD Pesawaran M Nasir menerangkan bahwa mengenai insentif para Guru Honor Pesawaran yang pembayarannya tertunda hingga empat Bulan tersebut kini sudah dianggarkan melalui APBD Pesawaran 2025
” Mengenai tertundanya insentif ribuan guru honor di pesawaran, pemerintah kabupaten Pesawaran dan DPRD Pesawaran telah membahas dan menganggarkan melalui APBD Pesawaran 2025 untuk 14 bulan insentif yang akan segera di realisasikan, dan sisanya akan di di upayakan di Perubahan” Jelasnya
Di sela Berjalannya Audensi Siti Rivngatin, perwakilan Guru Honor mengungkapkan rasa syukurnya bahwasanya adanya titik terang mengenai insentif guru honor yang tertunda pembayarannya, namun terlepas dari insentif guru honorer, mengenai pungut iuran sebesar 25.000 ribu rupiah lewat PGHM dan lewat FTHSNI sebesar 20.000 ribu rupiah di setiap bulannya menjadi pertanyaan ribuan guru honor di Pesawaran.
“Saya mewakili para guru honor Pesawaran, juga mempertanyakan peruntukan potongan dari insentif per bulan senilai 20 hingga 25 ribu rupiah oleh pengurus,” Ungkapnya
Selain pembahasan soal Insentif guru honor yang tertunda, diskusi di lanjutkan dengan pembahasan soal terblokirnya ribuan pemilik jaminan kesehatan BPJS di kabupaten Pesawaran yang di jelaskan oleh ketua komisi empat Aldi bahwa persoalan banyak nya kartu BPJS di blokir masih di telusuri.
” Perlu diketahui BPJS ini ada tiga macam yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Nanti kita akan cek satu persatu BPJS yang tidak aktif, apakah itu BPJS dari APBN atau dari Provinsi dan Kabupaten, ini yang masih simpang siur, selain adanya pengurangan kurang lebih ribuan BPJS, di duga ada permainan dalam kepengurusan BPJS, tapi di tegaskan untuk BPJS kabupaten aman, ” Jelasnya
Di akhir Audensi ketua DPRD Pesawaran menyimpulkan bahwa pihaknya (DPRD pesawaran, red) akan memanggil semua instansi yang terkait di bidang pendidikan seperti Kadis pendidikan, Ketua PGHM Pesawaran serta seluruh ketua kecamatannya, begitu juga soal BPJS yang terblokir.
“Biar persoalan ini cepat tuntas Kami secepatnya akan menggelar hering,” Kata Achmad Rico Julian.(Tim)
