Ribuan Masa Kepung Kantor KPU Pesawaran Tutuntuk KPU Agar Melaksanakan Amar Putusan MK

- Editor

Selasa, 18 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

PESAWARAN – (radar utama.com)

Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Pesawaran, Senin 17 Maret 2025. Massa yang datang dengan konvoi kendaraan mulai memadati area sekitar KPU sejak pukul 09.30 WIB.

 

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh sekitar pukul 10.30 WIB. Ketegangan pecah ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung KPU, namun di hadang okeh pagar dari satuan polisi,akhirnya memicu bentrokan dengan aparat kepolisian yang telah bersiaga. Saling dorong pun tak terhindarkan.

 

Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran yang membawa bendera dari tiang bambu berusaha menyerang petugas serta merebut tameng kepolisian karena tidak diizinkan untuk masuk kedalam kantor KPU.

 

Bahkan, satu unit mobil komando aksi sempat ditabrakkan ke arah barikade Dalmas Polres Pesawaran menambah eskalasi ketegangan di lokasi.

Dalam aksi tersebut, seorang massa mengalami luka dibagian kening, akibat saling dorong dengan aparat yang berjaga.

 

Kericuhan akhirnya bisa diredam, setelah Kapolres Pesawaran mengizinkan perwakilan dari massa untuk masuk kedalam kantor KPU Pesawaran untuk menyampaikan tuntutan langsung.

 

Diketahui dalam aksi ini, AMPP menuntut KPU Pesawaran agar menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara penuh tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

 

Dimana dalam amar putusan MK, PSU harus dilakukan oleh partai atau gabungan partai pengusung pasangan nomor satu tanpa mengikutsertakan Aries Sandi. Massa menegaskan PSU harus tetap melibatkan tiga partai koalisi sebelumnya yakni Golkar, PPP dan Demokrat tidak boleh pecah.

 

Selanjutnya, massa mendesak KPU Kabupaten Pesawaran untuk membatalkan tahapan pendaftaran calon dalam PSU dan mengulang proses pendaftaran sesuai dengan keputusan MK dan memperpanjang waktu dalam kurun waktu waktu 7 hari.

 

“Semua tuntutan kita sudah disampaikan dan diterima oleh KPU Pesawaran, selanjutnya akan disampaikan ke KPU RI untuk dijawab secara tertulis. Kita minta sebelum penetapan calon tanggal 23 Maret 2024 sudah ada jawaban pasti,” singkat Tanjung usai aksi.(Tim)

Berita Terkait

Penganiayaan RD terhadap Zahrial salah seorang wartawan di Pesawaran Memasuki Proses Penetapan Tersangka
Wabup Antonius Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung di Trimulyo, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Jadi yang Pertama di Pesawaran, Wabup Antonius Resmikan Koperasi Desa Merah Putih Trimulyo
Perkuat Sinergi Informasi Publik, Diskominfotiksan Pesawaran Terima Kunjungan Audiensi Diskominfo Pringsewu
Pemkab Pesawaran Dorong Sinergi Pokdarwis dan UMKM dalam Pengembangan Sektor Wisata
Gelar Silaturahmi Bersama TKSK dan Pendamping PKH, Bupati Nanda Indira Dorong Penyaluran Bansos Adil dan Merata
Bupati Raja Ampat Sambut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kampung Kalobo
Masyarakat Adat Halangan Ratu Akan Datangi Pemprov Lampung, Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah dengan PTPN I Regional 7

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 18:13 WIB

Penganiayaan RD terhadap Zahrial salah seorang wartawan di Pesawaran Memasuki Proses Penetapan Tersangka

Rabu, 5 November 2025 - 14:39 WIB

Wabup Antonius Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung di Trimulyo, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Rabu, 5 November 2025 - 14:38 WIB

Jadi yang Pertama di Pesawaran, Wabup Antonius Resmikan Koperasi Desa Merah Putih Trimulyo

Rabu, 5 November 2025 - 14:36 WIB

Perkuat Sinergi Informasi Publik, Diskominfotiksan Pesawaran Terima Kunjungan Audiensi Diskominfo Pringsewu

Rabu, 5 November 2025 - 14:35 WIB

Pemkab Pesawaran Dorong Sinergi Pokdarwis dan UMKM dalam Pengembangan Sektor Wisata

Senin, 3 November 2025 - 17:12 WIB

Bupati Raja Ampat Sambut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kampung Kalobo

Sabtu, 1 November 2025 - 09:50 WIB

Masyarakat Adat Halangan Ratu Akan Datangi Pemprov Lampung, Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah dengan PTPN I Regional 7

Jumat, 31 Oktober 2025 - 11:12 WIB

Kesaksian OKNUM TNI Di NTT yang Memberikan AKesaksian Mengharukan Prada Richard

Berita Terbaru