Pembangunan Tugu Perbatasan Kabupaten Pesawaran -Bandar Lampung Mangkrak Pemda Pesawaran Diam Membisu

 

Pesawaran – (radar utama.com)

Kondisi tugu perbatasan Antara Kota Bandar Lampung, Pesawaran yang terbengkalai telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat sekitar, tepatnya di Kuen Artha Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sabtu.(12/10/2024).

 

Tugu ini bukan hanya sekadar simbol batas wilayah, perbatasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti berkurangnya daya tarik wisata dan hilangnya penghormatan terhadap sejarah kabupaten setempat.

Selain itu, sikap pemerintah yang tidak responsif dalam menangani masalah ini semakin memperburuk keadaan, memicu kekecewaan yang mendalam di kalangan warga, Masyarakat merasa diabaikan, seolah-olah suara dan kebutuhan mereka tidak diperhatikan dalam proses pembangunan lokal.

Oleh karena itu, usulan perbaikan dan harapan agar pemerintah segera bertindak, sangat penting untuk mengembalikan fungsi tugu tersebut dan menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberadaan tugu tersebut, yang awalnya direncanakan sebagai simbol Daerah Pariwisata di Kabupaten Pesawaran, kini malah bertransformasi menjadi pengingat akan proyek yang tidak kunjung selesai, sehingga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal.

Banyak warga yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap rekanan proyek yang dianggap tidak profesional, mengakibatkan ketidakpastian di kalangan warga sekitar, salah satu warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan kekecewaan nya di hadapan awak media ini.

“Carut marut proyek di kabupaten pesawaran, sdh 4 bulan terbengkalai sangat membahayakan pengguna jalan dan kendaraan yg lewat di bawahnya,”cetusnya.

Tambahnya lagi,”karena steger dan pemasangan keliatan asalan padahal jalur itu sering di lewati oleh Bupati dan pejabat negara,”kata dia sambil kesel.

Tindakan pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani masalah ini.

Pertanyaan mengenai keselamatan masyarakat pun muncul, mengingat belum ada tindakan nyata dari pemerintah sebelum terjadinya korban jiwa,
oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menyadari tanggung jawab dalam setiap proyek publik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Dimana inspektorat dan dinas yg terkait tidak menegur rekanan yg tidak bertanggung jawab, apa harus menunggu ada korban tah? ,”tanya warga yang enggan disebutkan namanya. (tim).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *