Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminjam dana sebesar Rp 235,95 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun 2021 untuk mempercepat pembangunan sejumlah sektor strategis. Langkah ini diambil sebagai upaya mendongkrak pembangunan infrastruktur Babel yang meliputi peningkatan jalan, pengadaan fasilitas kesehatan, serta pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
Dana tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek prioritas, termasuk pembangunan jalan di berbagai titik di Babel, penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ir. Soekarno, serta pembangunan fasilitas pelabuhan ikan. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memperkuat konektivitas transportasi, terutama di wilayah terpencil.
Dr. M. Arief Noor, akademisi dari Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, menilai bahwa keputusan ini berdampak positif bagi masyarakat Babel. Menurutnya, infrastruktur yang telah terbangun tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi. “Peningkatan jalan dan fasilitas kesehatan memberikan akses lebih baik bagi masyarakat dan mendorong pengembangan ekonomi di sektor lokal,” ujar Arief.
Selain itu, pembangunan pelabuhan ikan melalui PPI diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan potensi perikanan Babel. Dengan adanya fasilitas ini, perekonomian lokal diyakini akan lebih dinamis dan berkelanjutan.
Dukungan dari Program PEN SMI
Pinjaman tersebut merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah pusat pada 2020 untuk membantu daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini bertujuan memperkuat anggaran pemerintah daerah di tengah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat penurunan ekspor timah yang turut melanda Babel. Penurunan pendapatan daerah ini mendorong Pemerintah Provinsi Babel, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman dari SMI demi melanjutkan pembangunan infrastruktur penting.
Erzaldi Rosman, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bangka Belitung, menekankan bahwa dana pinjaman ini akan membantu mempercepat sejumlah proyek yang tidak mungkin terealisasi hanya dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Pinjaman tersebut diperoleh dari SMI, badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mandat khusus sebagai katalis percepatan pembangunan daerah.
Penggunaan Dana Sesuai Prioritas Nasional
Program PEN SMI fokus pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan sumber daya air. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 105/PMK.07/2020, yang kemudian diamandemen dengan PMK 179/PMK.07/2020 dan PMK 43/PMK.07/2021, pemerintah pusat melalui SMI memberikan bantuan pembiayaan kepada daerah untuk infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Beberapa proyek yang terealisasi dari pinjaman Rp 235,95 miliar tersebut di antaranya pembangunan fasilitas kesehatan di RSUD Ir. Soekarno, perbaikan dan pelebaran jalan di Bangka Selatan seperti Jalan Air Gegas–Bedengung, serta pembangunan PPI Sungai Baturusa. Berkat proyek ini, pada tahun 2021, Babel mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%, tertinggi di Sumatera saat pandemi.
SMI dan Daerah yang Terlibat dalam Program PEN
Babel bukan satu-satunya provinsi yang mengajukan pinjaman PEN. Dari total sekitar Rp 39 triliun pinjaman yang disalurkan oleh SMI kepada berbagai daerah, tercatat 93 pemerintah daerah di seluruh Indonesia memanfaatkan fasilitas ini. Provinsi dengan PAD tinggi seperti Jawa Barat dan Banten juga memanfaatkan program tersebut dengan pinjaman masing-masing mencapai Rp 4 triliun dan Rp 4,1 triliun.
Adanya program ini menjadi penyelamat bagi daerah yang terdampak pandemi. Dengan dukungan SMI, Babel dan provinsi lainnya berhasil membangun infrastruktur vital tanpa terganggu keterbatasan dana APBD. Pinjaman dari SMI ini diatur pembayarannya melalui potongan dana transfer dari Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun, sehingga tidak membebani APBD murni daerah.
Dengan pembangunan strategis yang telah berjalan, Babel kini menikmati hasil positif dari keputusan ini. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk fasilitas pinjaman ini terbukti efektif untuk mempercepat pembangunan dan menggerakkan ekonomi dimasa sulit,” tambah Arief.
(T-APPI)
