Pesawaran (radar utama.com) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kabupaten Pesawaran, Febriansyah, menyampaikan sikap tegas terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada peserta didik selama masa libur sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan Febriansyah setelah menerima laporan dari Enmeru, anggota ASWIN yang berdomisili di Kecamatan Kedondong, yang kebetulan anaknya menerima paket MBG dari sekolah sebagai jatah konsumsi selama libur.
“Program MBG adalah kebijakan negara yang patut diapresiasi karena bertujuan meningkatkan gizi anak. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya saat masa libur sekolah, perlu dilakukan evaluasi agar substansi pemenuhan gizi tidak bergeser menjadi sekadar distribusi paket makanan,” ujar Febriansyah, Senin (29/12/2025).
Berdasarkan informasi lapangan, paket MBG yang diterima berupa susu UHT, roti kemasan, dan beberapa jenis buah. Menurut Febriansyah, jika paket tersebut dimaksudkan sebagai jatah untuk satu minggu, maka secara nilai gizi belum dapat dikatakan mencukupi kebutuhan anak selama periode tersebut.
“Secara unsur, memang ada karbohidrat dan buah. Namun belum terlihat adanya sumber protein hewani utama dan sayuran. Ini penting agar standar ‘makan bergizi’ tetap terjaga, bukan hanya sekadar makanan yang mudah dibagikan,” jelasnya.
Febriansyah menegaskan, pernyataan ini bukan bentuk penolakan terhadap program MBG, melainkan dorongan agar pemerintah melakukan penyempurnaan kebijakan, terutama dalam kondisi khusus seperti libur sekolah.
“Sebagai organisasi profesi jurnalis, ASWIN berkepentingan mendorong transparansi, kualitas, dan keberpihakan pada kepentingan terbaik anak. Evaluasi bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan tujuan program benar-benar tercapai,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, mekanisme MBG saat libur sekolah dapat disusun lebih proposional, baik dari sisi komposisi gizi, durasi konsumsi, maupun pola distribusi, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa program berjalan secara administratif semata.
“Anak adalah subjek utama dari kebijakan pemerintah saat ini. Maka standar gizi harus tetap menjadi fokus utama, bukan hanya menjadi ajang bisnis semata” pungkas Febriansyah.(Tim).
