Muntok, Bangka Barat — Kapolsek Mentok, IPTU Rusdi, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melakukan kunjungan langsung ke Perairan Tembelok dan Keranggan, Sabtu (28/09/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas penambangan timah ilegal yang kembali aktif di kawasan itu dalam sepekan terakhir, meski sebelumnya telah dilarang keras oleh pihak berwenang.
IPTU Rusdi menegaskan bahwa aktivitas tambang di perairan tersebut belum memiliki legalitas. “Kami mengetahui bahwa masih ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh warga. Namun, perlu diketahui, penambangan di wilayah ini belum berizin. Artinya, aktivitas ini ilegal dan melanggar hukum,” kata Rusdi di hadapan warga setempat.
Ia meminta para penambang dan pedagang yang beroperasi di area tersebut untuk segera menghentikan aktivitas mereka dan meninggalkan lokasi. “Kami tegaskan lagi, kegiatan penambangan di sini tidak memiliki dasar hukum yang sah,” lanjutnya.
Selain itu, Plt Camat Mentok, Rini Indra Sari, turut memberikan imbauan agar warga menjaga kondusifitas lingkungan dan kelestarian alam. “Mari kita jaga lingkungan agar tetap lestari. Lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan,” ujarnya.
Kritik Praktisi Hukum
Tindakan persuasif kepolisian ini memicu reaksi dari Suhendar, SH, MM, seorang praktisi hukum dari Lembaga Hukum Indonesia. Menurutnya, pendekatan ini seharusnya menjadi pekerjaan bersama, baik oleh aparat kepolisian maupun pemerintah daerah, dalam menanggulangi persoalan tambang ilegal di perairan tersebut.
“Saya kecewa dengan sikap Polres Bangka Barat. Dulu, mereka begitu tegas dalam menangkap penambang ilegal dan menjebloskan mereka ke penjara. Tapi sekarang, seolah-olah sikap tegas itu menghilang,” kata Suhendar.
Suhendar menambahkan bahwa beberapa bulan lalu, Satpolair Polres Bangka Barat sempat melakukan penindakan tegas terhadap penambang ilegal di perairan Tembelok dan Keranggan. Namun, kini ia menilai aparat seakan bungkam dan tidak konsisten. “Dulu mereka bertindak gagah, sekarang kenapa diam saja? Ada apa sebenarnya? Apakah ada koordinasi di balik perubahan sikap ini?” ujar Suhendar dengan nada menyindir.
Ia juga berharap agar aparat penegak hukum di Polres Bangka Barat mampu menjaga kredibilitas dan martabat kepolisian. “Kalau Polres Bangka Barat tidak mampu menegakkan hukum dengan baik, saya kira sudah saatnya Kapolda Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Saya yakin masih banyak perwira di Polda Babel yang mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” tegasnya.
Tantangan Penegakan Hukum
Penambangan ilegal di Perairan Tembelok dan Keranggan sempat berhenti setelah adanya tindakan tegas dari Kapolres Bangka Barat beberapa waktu lalu. Namun, dengan kembali maraknya aktivitas tersebut, kepolisian kini kembali ditantang untuk menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum di wilayah tersebut.
(T-APPI)
