Keterangan foto: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya Yusdi N Lamatenggo
Papua barat, radar utama.com
Pengembangan Destinasi Pariwisata dan ekonomi Kreatif terus dilakukan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya Yusdi N Lamatenggo yang menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya mengawali bulan pertama ini, Pemerintah Provinsi banyak melakukan persiapan-persiapan, kajian dan juga perencanaan-perencanaan untuk pembangunan fisik di berbagai sektor, salah satunya objek wisata, selasa (23/1/2024).
Yusdi mengatakan sebenarnya banyak potensi destinasi wisata, salah satunya Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat masuk dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Untuk itu Kabupaten Raja Ampat masuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional.
Pemerintah Provinsi berharap dengan adanya Kabupaten Raja Ampat masuk dalam Destinasi Wisata Nasional, hal itu menjadi titik masuk guna pengembangan pariwisata di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, maka tahun ini sesuai dengan schedule, diharapkan Perpres untuk Kabupaten Raja Ampat segera terbit, guna peningkatan dan pengembangan objek wisata.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengembangkan program Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu DPP 1; Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. DPP 2; Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw. DPP 3; Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat. Dari ketiga DP ini, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki potensi wisata budaya yang unik dari masing-masing daerah serta juga Pemerintah akan mengembangkan dan menggali kekayaan wisata sejarah perang dunia ke-2 di werur Kabupaten Tambrauw, ucap Yusdi.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan objek wisata di Provinsi Papua Barat Daya harus multi stake holder, artinya pembangunan pariwisata tidak mungkin berhasil tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama dari pihak-pihak terkait serta bertanggungjawab. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap adanya kolaborasi diberbagai sektor pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ia juga memaparkan program 4A yang perlu dibangun oleh Stake Holder di daerahnya masing-masing yaitu ;
Pertama; Akses
Stack Holder harus berkolaborasi di berbagai sektor pembangunan seperti jalan, jembatan dan dermaga, guna menunjang kebutuhan pariwisata di daerahnya masing-masing.
Kedua; Abilitas
Stake Holder harus membangun akomodasi yang dikelola oleh pihak ketiga seperti Kotek agar wisatawan bisa menginap, sambil menikmati keindahan alam setempat.
Ketiga; Atraksi
Stake Holder harus multi kolaborasi guna melakukan Atraksi alam, atraksi budaya dan atraksi laut yang perlu dijaga serta dirawat.
Keempat; Aman
Stake Holder harus membangun kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum, masyarakat adat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama di wilayahnya masing-masing agar dapat memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung di spot-spot wisata yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
[Alex Umpain
